Juknis Pengelolaan NUPTK

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.


Juknis Pengelolaan NUPTK - Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

Isi peraturan tersebut membahas tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Maka dari itu bagi bapak dan ibu guru yang sudah maupun belum memiliki NUPTK diharapkan menyimak dengan seksama berbagai ketentuan yang tertuang di dalam Juknis Pengelolaan NUPTK.

Terkait dengan hal tersebut berikut ini akan kami sampaikan sedikit hal-hal yang terdapat dalam juknis tersebut.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Penerbitan NUPTK adalah proses pemberian NUPTK kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.

3. Penonaktifan NUPTK adalah proses pemberhentian pemakaian NUPTK oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.

4. Reaktivasi NUPTK adalah proses mengaktifkan atau menghidupkan kembali NUPTK yang sebelumnya sudah berstatus nonaktif oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.

5. Pendidik adalah guru dan pendidik lainnya pada Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

7. Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

9. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut PDSPK adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Pengelolaan NUPTK bertujuan untuk:

a. meningkatkan tata kelola data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

b. memberikan identitas resmi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

c. memetakan kondisi riil data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Pengelolaan NUPTK dilakukan dengan prinsip:

a. keadilan;

b. kepastian;

c. transparan;

d. akuntabel;

e. efektif; dan

f. efisien

Pasal 4

(1) Pengelolaan NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi dalam jaringan.

(2) Pengelolaan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penerbitan NUPTK;

b. Penonaktifan NUPTK; dan

c. Reaktivasi NUPTK.

Download Juknis Pengelolaan NUPTK

Untuk lebih jelasnya, silahkan download Juknis Pengelolaan NUPTK pada link di bawah ini;

SIMPAN FILE

Demikianlah informasi mengenai Juknis Pengelolaan NUPTK yang bisa kami sampaikan kepada anda semuanya.

Sumber https://www.panduandapodik.id/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi