Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.
JAKARTA--Dalam rapat kerja tertutup antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Keuangan yang diwakili Wamenkeu Mardiasmo, diputuskan empat skenario pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Empat skenario itu disesuaikan dengan kekuatan anggaran negara.
"Ada empat skema pengangkatan K2. Skema mana yang diambil disesuaikan dengan anggaran yang tersedia," kata EE Mangindaan, anggota Komisi II dari F-Partai Demokrat, usai raker tertutup, Selasa (22/9).
Berikut ini 4 skema tahapan pengangkatan guru honorer yang memenuhi syarat diantaranya :
- Skema pertama, penyelesaian secara bertahap selama empat tahun, masing-masing 25 persen dari 440 ribu honorer.
- Skema kedua, 75 persen tahap pertama dan 25 persen tahap kedua.
- Skema ketiga, 50 persen tahap pertama, 25 persen tahap kedua, 25 persen tahap tiga.
- Skema keempat diangkat 100 persen.
"Kalau anggaran mencukupi, 440 ribu honorer K2 bisa diangkat sekaligus. Tapi kalau tidak cukup, harus bertahap selama dua tahun atau tiga tahun atau empat tahun," paparnya.
Mangindaan menyatakan, di tengah krisis ekonomi, sulit bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat. Salah langkah, bisa menyebabkan anggaran negara jebol.
"Tapi honorer K2 tenang-tenang saja, proses pengangkatan sudah pasti dimulai tahun depan, cuma berapa jumlah yang diangkat masih akan dibahas lanjut," tandasnya.
Sementara itu Dengan alasan keterbatasan anggaran negara, pemerintah dan Komisi II DPR RI belum memutuskan kapan persisinya pengangkatan honorer kategori dua (K2).
Yang dipastikan baru tahunnya saja yakni 2016, sedangkan bulannya kapan diperkirakan April. "Bulannya belum diputuskan, hanya dikira-kira saja April. Kalau tahunnya sudah pasti 2016," kata anggota Komisi II DPR EE Mangindaan, usai rapat kerja dengan MenPAN-RB, Menkeu, Selasa (22/9).Dia menambahkan, belum dipastikannya bulan pengangkatan honorer K2 lantaran pendapatan negara naik turun. Terlebih saat ini Indonesia masih mengalami krisis.
"Ini APBN kan kembang-kempis, jadi belum jelas bulannya. April itu usulan DPR, namun pemerintah masih mencarikan anggarannya dulu, makanya akan dibahas kembali mengenai penentuan waktunya," terang politikus F-Partai Demokrat yang pernah menjabat MenPAN-RB di era Presiden SBY.
Sumber https://www.pgrionline.com/Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
0 comments:
Post a Comment