Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.
Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, penambahan guru PNS akan tetap dilakukan meski bukan karena ada guru yang pensiun. Rekrutmen guru PNS melalui Guru Garis Depan (GGD) dan penerimaan guru akan dibuka melalui mekanisme lain. ”Tetapi, harus dihitung dulu analisis jabatan oleh masing-masing daerah yang akan menentukan kebutuhan guru di daerahnya,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin.
Menurut dia, pemerintah tidak merasa khawatir dengan pensiunnya sekitar setengah juta guru tersebut. Kelas-kelas dijamin tidak akan kekurangan guru karena akan ada analisis jabatan yang menjadi salah satu cara untuk menentukan kebutuhan dan kemampuan fiskal di suatu daerah. Hal yang paling mendesak dalam kebutuhan guru sebetulnya adalah penyelesaian distribusi guru yang harus merata di setiap daerah. Rekrutmenguru PNS tahun ini akan diselesaikan melalui GGD.
Tahun ini kuota GGD naik 10 kali lipat atau dari 798 ke 7.000 guru yang akan menetap secara permanen di 93 kabupaten terdepan Indonesia. Setelah formasi GGD selesai, akan dibicarakan kembali pola rekrutmen guru PNS dengan pihak terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
”Nanti baru akan dibicarakan dengan pihak terkait mengenai rekrutmen CPNS guru. Hal yang paling penting adalah pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk yang tidak moratorium. Namun, sekali lagi, perhitungan kebutuhan guru PNS harus berdasarkan analisis jabatan yang matang agar tidak terjadi oversupply ataupun di bawah supply,” tuturnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Didik Suhardi menjelaskan, memang harus ada pemetaan guru di setiap daerah sehingga akan terlihat jelas mana daerah yang kekurangan guru dan mana yang berlebih.
Dari pemetaan ini pula bisa dilakukan pemerataan guru ke semua daerah, termasuk daerah terpencil. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, tahun ini memang ada rekrutmen CPNS yang intinya untuk mendukung program Nawacita. Menurut dia, terdapat empat kelompok SDM yang akan direkrut tahun ini.
Pertama, untuk program wajib yang meliputi kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, program prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi, dan pembangunan ketahanan pangan. Adapun ketiga , tenaga penegak hukum dan keempat SDM untuk program dukungan reformasi birokrasi. SDM pada dukungan Nawacita itu yang paling penting.
Karena itu, konsep SDM yang akan menjadi aparatur negara mulai sekarang sudah harus diperketat. Meski demikian, bukan berarti pemerintah mengunci jabatan prioritas, tetapi ini yang akan dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir. Karena itu pula, rekrutmen tenaga administrasi belum dilakukan karena tidak sesuai dengan program Nawacita. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi mengatakan saat ini di berbagai daerah masih kekurangan guru SD. Untuk mengatasi keterbatasan pemerintah mengangkat guru PNS, maka dibutuhkanlah guru honorer yang kini jumlahnya mencapai 400.000 orang.
”Pengangkatan mereka (guru honorer) menjadi PNS selain untuk kemanusiaan juga untuk menutupi jumlah guru yang akan pensiun yang jumlahnya hingga 2019 sebanyak 500.000 guru,” katanya. Menurut dia, banyak sekolah dasar yang hanya diisi satu hingga tiga guru PNS, sedangkan untuk mengisi kelas yang kosong sekolah memakai tenaga guru honorer.
Jangan sampai tenaga guru honorer ini telah terperas sebagai pengisi kekosongan guru. Namun ketika ada kesempatan untuk menjadi PNS, mereka ditinggalkan begitu saja. Pengamat pendidikan Pembelajaran Abad 21 Indra Charismiadji meminta guru honorer yang diangkat menjadi PNS harus yang berkompeten karena akan menjadi aparatur negara yang akan bergaji besar. Sayang sekali jika uang rakyat dihambur-hamburkan untuk menggaji pegawai yang tidak berkualitas.
”Sekarang guru itu dijadikan bahan politik tingkat tinggi. Ini memang terkait suara guru yang memang banyak. Namun jika ingin mengangkat guru honorer sebagai PNS maka harus dicek betul kualitasnya seperti apa,” bebernya.
source : http://economy.okezone.com/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
0 comments:
Post a Comment