Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.
BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam Indonesia Sehat 2015, lingkungan yang diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.
Perilaku masyarakat Indonesia sehat 2015 adalah perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya resiko penyakit, melinduni diri dari ancaman penyakit serta berpartisifasi akif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Layanan yang tersedia adalah layanan yang berhasil guna dan berdaya guna yang tersebar secara merata dindonesia. Dengan demikian terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis.
Data UNDP tahun 1997 mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia masih menempati urutan ke 106 dari 176 negara. Tingkat pendidikan, pendapatan serta kesehatan penduduk Indonesia memang belum memuaskan.Menyadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan nasional merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia, dan dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan. Dalam hal ini peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan. Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk.
Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan semua sektor terkait, pemerintah, swasta dan masayarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari berbagai sektor. Upaya untuk menjadikan pembangunan nasional berwawasan kesehatan sebagai salah satu misi serta strategi yang baru harus dapat dijadikan komitmen semua pihak, disamping menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lama menjadi Paradigma Sehat.
Penyusunan rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2015 ini adalah manifestasi konkrit dari kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan dan paradigma sehat tersebut.Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat serta meningkatnya kemampuan masyarakat tersebut di atas, derajat kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.
B. Tujuan
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui tentang Pokok-Pokok Pembangunan Indonesia Sehat 2015
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui strategi dalam pembangunan Indonesia sehat 2015
b. Untuk mengetahui program pembangunan kesehatan
c. Untuk mengetahui rencana pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia sehat 2015
d. Untuk mengetahui indikator keberhasilan pembangunan kesehatan atau KIA
C. Manfaat
1. Bagi Mahasiswa
Menambah wawasan tentang Pokok-Pokok Pembangunan Kesehatan Indonesia Sehat 2015
2. Bagi Dosen
Sebagai bahan pengkajian terhadap mahasiswa sejauh mana pengetahuan mereka tentang Pokok-Pokok Pembangunan Kesehatan Indonesia Sehat 2015
3. Bagi Instusi Pendidikan
Sebagai bahan tambahan untuk koleksi diperpustakaan.
4. Bagi Masyarakat
Menambah wawasan sehingga masyarakat mengetahui Pokok-Pokok Pembangunan Kesehatan Indonesia Sehat 2015
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Strategi
Mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya telah pula dirumuskan strategi baru pembangunan kesehatan. Strategi baru itu adalah pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, profesionalisme, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM), dan desentralisasi.
Penenapan keempat elemen sebagai pilar dari strategi pembangunan kesehatan bukan berarti bahwa program-program lain tidak harus dilaksanakan. Semua program kesehatan yang telah berjalan dengan baik harus tetap diselenggarakan walaupun keempat pilar harus dianggap sebagai prioritas. Untuk setiap strategi telah pula dirumuskan faktor-faktor kritis keberhasilannya sebagai berikut :
1. Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan
Semua kebijakan pembangunan nasional yang sedang dan atau akan diselenggarakan harus berwawasan kesehatan, setidak-tidaknya harus memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan lingkungan dan perilaku sehat. Sedangkan pembangunan kesehatan harus dapat mendorong pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, terutama melalui upaya promotif-preventif yang didukung oleh upaya kuratif-rehabilitatif.
Faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilan Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan meliputi:
a. Wawasan Kesehatan sebagai Azaz Pembangunan Nasional
b. Paradigma Sehatan sebagai Komitmen Gerakan Nasional
c. Mendorong Promotif dan Preventif
d. Dukungan SumberdayaBerkesinambungan
e. Sosialisasi internal dan eksternal
f. Restrukturisasi dan Revitalisasi Infrastruktur.
2. Profesionalisme
Pelayanan kesehatan yang bermutu perlu didukung oleh penerapan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapan nilai-nilai moral dan etika. Untuk itu akan ditetapkan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan, pelatihan berdasar kompetensi, akreditasi dan legislasi serta kegiatan peningkatan kuatitas lainnya. Profesionalisme terdiri dari:
a. Pemantapan Manajemen Sumber Daya Manusia
b. Pemantapan Iptek, Imtaq serta Etika Profesi
c. Penciptaan Aliansi Strategis IS 2015
3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Untuk memantapkan kemandirian masyarakat dalam hidup sehat perlu digalang peranserta masyarakat yang seluas-luasnya termasuk dalam pembiayaan. JPKM pada dasarnya merupakan penataan sistem pembiayaan kesehatan yang mempunyai peranan yang besar pula untuk mempercepat pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat meliputi:
a. Pencanaan JPKM bersamaan gerakan Paradigma Sehat
b. Dukungan Peraturan Perundang-Undangan
c. Sosialisasi nternal dan eksternal
d. Memberi keleluasaan pengelolaan secara bertanggung jawab
4. Desentralisasi
Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan, penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik masing-masing daerah. Untuk itu wewenang yang lebih besar didelegasikan kepada daerah untuk mengatur sistem pemerintahan dan. rumah tangga sendiri, termasuk di bidang kesehatan. Syaratnya adalah:
a. Keseimbangan sinergi azaz desentralisasi, dekonsentrasi dan perbantuan
b. Penegasan peringkat dan kewenangan
c. Kejelasan pedoman pengelolaan disertai indikator kota/kab sehat
d. Pemberdayaan kemampuan untuk menerapkan desentralisasi
e. Sistem dan Kebijakan SDM yang mendukung
f. Infrastruktur Lintas Sektor yang mendukung
g. Mekanisme Pengendalian Andal
B. Program Pembangunan Kesehatan
Program-program pembangunan kesehatan dikelompokkan dalam pokok-pokok program yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan pembangunan sektor lain yang terkait dengan dukungan masyarakat, sebagai berikut :
1. Program Pokok Kesehatan
a. Pokok-pokok program pembangunan kesehatan, adalah:
1) Pokok Program Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat
2) Program Peningkatan Perilaku Sehat
3) Program Anti Tembakau, Alkohol dan Madat
4) Program Pencegahan Kecelakaan
5) Program Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat
6) Program Kesehatan Olah Raga dan Kebugaran Jasmani
b. Pokok Program Lingkunan Sehat, yaitu:
1) Program Wilayah/Kawasan Sehat
2) Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
3) Program Higiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum
4) Program Pemukiman, Perumahan dan Bangunan Sehat
5) Program Program Penyehatan Air
c. Pokok Program Upaya Kesehatan:
1) Program Pemberantasan Penyakit Menular dan Imunisasi
2) Program Pencegahan Penyakit tidak Menular
3) Program Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan
4) Program Pelayanan Kesehatan Penunjang
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional
6) Program Kesehatan Reproduksi
7) Program Perbaikan Gizi
8) Program Kesehatan Mata
9) Program Pengembangan Survailans Epidemilogi
10) Program Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan
d. Pokok Program Sumber Daya Kesehatan:
1) Program Perencanaan, Pendayagunaan serta Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
2) Program Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
3) Program Pengembangan Sarana dan Perbekalan Kesehatan
e. Pokok Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya
1) Program Pengamanan Bahaya Penyalahgunaan dan Kesalahgunaan Obat, Narkotika, Psikotrapika, Zat Aditif lain dan Bahan Berbahaya lainnya
2) Program Pengamanan dan Pengawasan Makanan dan Bahan Tambahan Makanan (BTM)
3) Program Pengawasan Obat, Obat Tradisional, Kosmetika dan Alat Kesehatan
4) Program Penggunaan Obat Rasional
5) Program Obat Esensial
6) Program Pembinaan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia
7) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Farmasi
f. Pokok Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan:
1) Program Pengembangan Kebijakan Kesehatan Program
2) Program Pengembangan Manajemen Pembangunan Kesehatan
3) Program Pengembangan Hukum Kesehatan
4) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
g. Pokok Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan
1) Program Penelitian dan pengembangan Peningkatan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat
2) Program Penelitian dan pengembangan Peningkatan Lingkungan Sehat
3) Program Penelitian dan pengembangan Peningkatan Upaya Kesehatan
4) Program Penelitian dan pengembangan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
5) Program Penelitian dan pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
6) Program Penelitian dan pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar dan Terapan Bidang Kesehatan
2. Program Kesehatan Unggulan
Menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia serta disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan yang ditemukan dalam masyarakat dan kecendrungannya pada masa mendatang, maka untuk meningkatkan percepatan perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang dinilai penting untuk mendukung keberhasilan program pembangunan nasional, ditetapkan 10 program kesehatan, sebagai berikut:
a. Program Pencegahan Penyakit Menular termasuk Imunisasi
b. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
c. Program Pencegahan Kecelakaan & Rudapaksa, termasuk Keselamatan lalulintas
d. Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana
e. Program Peningkatan Perilaku Hidup Sehat
f. Program Pengawasan Obat Bahan Berbahaya Makanan & Minuman
g. Program Lingkungan Pemukiman, Air dan Udara Sehat
h. Program Perbaikan Gizi
i. Program Anti Tembakau, Alkohol dan Madat
j. Program Kebijaksanaan Kesehatan. Pembiayaan Kesehatan & Hukum Kesehatan.
C. Rencana Pembangunan Kesehatan Masyarakat Indonesia Sehat 2015
Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang termaktuf dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut diselenggarakan pembangunan nasional secara berencana, meyeluruh, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Adapun tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan antara lain tersedianya sumber daya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas. Data UNDP tahun 1997 mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia masih menempati urutan ke 106 dari 176 negara. Tingkat pendidikan, pendapatan serta kesehatan penduduk Indonesia memang belum memuaskan.
Menyadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan nasional merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia, dan dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan. Dalam hal ini peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan. Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan, tetapi jiga mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk.
Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan semua sektor terkait, pemerintah, swasta dan masayarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata, melainkan sangat dipengaruhi olehinteraksi yang dinamis dari pelbagai sektor. Upaya untuk menjadikan pembangunan nasional berwawasan kesehatan sebagai salah satu misi serta strategi yang baru harus dapat dijadikan komitmen semua pihak, disamping menggeser paradigma pembangunan kesehatan yang lama menjadi Paradigma Sehat.
Penyusunan rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2015 ini adalah manifestasi konkrit dari kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan dan paradigma sehat tersebut.
1. Perkembangan
a. Derajat Kesehatan
b. Sarana
c. Tenaga Kesehatan
d. Perbekalan Kesehatan
e. Kebijakan
2. Masalah
a. Derajat Kesehatan
b. Kerjasama Lintas Sektoral
c. Kebijakan Pembangunan Kesehatan
d. Sistem Pembiayaan Pembangunan Kesehatan
e. Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan
f. Mutu Sarana Kesehatan
g. Tenaga Kesehatan
h. Perbekalan Kesehatan
3. Peluang
a. Kependudukan
b. Hukum dan Politik
c. Globalisasi
d. Krisis Ekonomi
e. Sumber Daya Alam
f. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
g. Kerjasama dan Kemitraan
4. Ancaman
a. Kondisi Ekonomi Makro
b. Struktur Demografi
c. Kondisi Ekonomi Masyarakat
d. Geografis
e. Rendahnya perilaku Kesehatan, Moral dan Etika
f. Desentralisasi Manajemen Kesehatan
g. Globalisasi
h. Pencemaran Lingkungan dan Iklim Global
5. Isu Strategis
Mempelajari berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut diatas, maka isu strategis yang harus diatasi adalah sebagai berikut :
a. Kerjasama Lintas Sektor
Sebagian dari masalah kesehatan merupakan masalah nasional yang tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan dari sektor lain sehingga upaya pemecahan ini harus secara strategis melibatkan sektor terkait. Isu utama adalah upaya meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan selama ini sering kurang berhasil.
Perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan peningkatan mutu lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai sektor yang terkait dengan sektor kesehatan. Demikian pula peningkatan upaya dan manajemen pelayanan kesehatan tidak dapat terlepas dari peran sektor-sektor yang membidangi pembiayaan, pemerintahan dan pembangunan daerah, ketenagaan, pendidikan, perdagangan, dan sosial budaya.
b. Sumber Daya Manusia Kesehatan
Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sangat menentukan keberhasilan upaya dan manajemen kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan yang bermutu harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berusaha untuk menguasai IPTEK yang mutakhir. Di samping itu mutu Sumber daya tenaga kesehatan ditentukan pula oleh nilai-nilai moral yang dianut dan diterapkan dalam menjalankan tugas. Disadari bahwa jumlah sumber daya tenaga kesehatan Indonesia yang mengikuti perkembangan IPTEK dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika profesi masih terbatas. Adanya kompetisi dalam era pasar bebas sebagai akibat dari globalisasi harus diantisipasi dengan peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan. Hal ini diperlukan tidak saja untuk meningkatkan daya saing sektor kesehatan, tetapi juga untuk membantu peningkatan daya saing sektor lain, antara lain pengamanan komoditi ekspor bahan makanan dan makanan jadi.
Dalam kaitan dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kemampuan dan profesionalisme manajer kesehatan di setiap tingkat administrasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.
c. Mutu dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan
Dipandang dari segi fisik persebaran sarana pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit serta sarana kesehatan lainnya termasuk sarana penunjang upaya kesehatan telah dapat dikatakan merata ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Namun harus diakui bahwa persebaran fisik tersebut masih belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan, dan keterjangkauan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan sarana penunjang lainnya, proses pemberian pelayanan, dan kompensasi yang diterima serta harapan masyarakat pengguna. Dengan demikian maka peningkatan kualitas fisik serta faktor-faktor tersebut diatas merupakan prakondisi yang harus dipenuhi. Selanjutnya proses pemberian pelayanan ditingkatkan melalui peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya kesehatan sebagaimana diuraikan diatas. Sedangkan harapan masyarakat pengguna diselaraskan melalui peningkatan pendidikan umum, penyuluhan kesehatan, komunikasi yang baik antara pemberi pelayanan dan masyarakat.
d. Pengutamaan, Sumber Daya Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Selama ini upaya kesehatan masih kurang mengutamakan /memprioritaskan pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit, serta kurang didukung oleh sumber daya pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa keterbatasan dana pemerintah dan masyarakat merupakan ancaman yang besar bagi kelangsungan program pemerintah serta ancaman terhadap pencapaian derajat kesehatan yang optimal.
Dengan demikian maka diperlukan upaya yang lebih itensif untuk meningkatkan sumber daya pembiayaan dari sektor publik yang diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit.
Sumber daya pembiayaan untuk upaya penyembuhan dan pemulihan perlu digali lebih banyak dari sumber-sumber yang ada di masyarakat dan diarahkan agar lebih rasional, dan lebih berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran langsung masyarakat digunakan secara kurang efektif dan efisien sebagai akibat dari adanya informasi yang tidak sama antara pemeberi pelayanan dan penerima pelayanan (pasien atau keluarganya). Keadaan ini mendorong perlunya langkah strategis dalam menciptakan sistem pembiayaan yang bersifat pra upaya yang sudah dikenal sebagai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
Ketersediaan sumber daya yang terbatas, khususnya di sektor publik mengharuskan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta sektor swasta khususnya dalam upaya yang bersifat penyembuhan dan pemulihan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan sektor swasta agar mandiri, peningkatan kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antara sektor publik dan swasta sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.
Hal lain yang sangat memerlukan penanganan adalah masalah pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan yang masih belum seperti yang diharapkan. Kemitraan yang setara, terbuka, dan saling menguntungkan bagi masing-masing mitra dalam upaya kesehatan menjadi suatu yang mutlak diperlukan untuk upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, penerapan kaidah hidup sehat dan promosi kesehatan.
D. Indikator Keberhasilan Pembangunan Kesehatan atau KIA
Indikator adalah sesuatu yang dijadikan ukuran untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program.
1. Indikator Input
Dapatdilihatdarikebijaksanaanmanajemen( Man, Money, Material, Method, dsb ).Strukturorganisasisertakondisikeadaanmasyarakatpadasaatini :
a. Komitmenpolitik mengenaikesehatanbagisemua.
b. Alokasisumberdaya, pembiayaanKesehatan 5 % dari total pembayaannasionaldanpembiayaanpembangunandaerah.
c. PenyebaranPendapatan.
d. Angkamelekhuruf orang dewasa.
e. Ketersediaansaranakesehatan, Penyebarandanpenggunaannya.
f. Tingkat pertumbuhanpenduduk
g. Penduduk yang ikut JPKM
h. KerangkaOrganisasidan proses manajerial.
2. Indikator Proses
Adanyakemajuandalam proses manajemenbaikdalamperencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pelaporandanpembiayaan, misalnya:
a. Keterlibatanmasyarakatdalammencapaikesehatanbagisemua.
b. Tingkat desentralisasipengambilankeputusan, pengembangandanpenetapansuatu proses manajerialbagipembangunankesehatan.
c. Bumil memeriksakan kehamilan (K1-K4)
d. Pengguna KB
e. Partisipasi dalam kebersihan lingkungan
f. Penduduk yang tidakmerokokdantidakminumminumankeras.
3. Indikator Output
a. Cakupan:
1) Cakupanpelayanankesehatandasar.
2) Cakupanpelayananrujukan.
b. Status kesehatan:
1) Status gizidanperkembanganPsikososialanak
2) Angkakematianbayi, angkakematiananak, umurharapanhidupwaktulahirdanangkakematianibu.
Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan ibu dan anak, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
1. Kerja sama lintas sektoral
Dalam kerjasama lintas sektor untuk penurunan AKI dan AKB, institusi pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota memegang peranan yang sangat menentukan. Hal ini dirasakan sangat penting dan strategis dalam pembangunan kesehatan daerah dimana dikaitkan dengan desentralisasi pemerintahan daerah.
Masalah kesehatan dan gizi merupakan masalah nasional yang tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan dari sektor lain. Peningkatan upaya dana manajemen pelayanan kesehatan tidak dapat terlepas dari peran sektor yang membidangi pembiayaan, pemerintahan dan pembangunan daerah, ketenagaan, pendidikan, perdagangan dan sosial budaya. Dengan demikian kerja sama lintas sektor yang masih belum berhasil pada masa lalu perlu lebih ditingkatkan.
Untuk menjamin terselenggaranya intervensi program kesehatan ibu dan anak yang berhasil, diperlukan pendekatan yang dilakukan secara lintas sektoral. Sebelum melakukan intervensi baik pemerintah atau suatu Lembaga Non Pemerintah perlu mencari dan menetapkan kerangka pikir mengenai pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (capacity building) yang terfokus pada upaya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta mencari data-data dan Informasi mengenai Analisa Situasi Kesehatan Ibu dan Anak (ASIA).
2. Perilaku hidup sehat, Kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta
Peningkatan Perilaku, Kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta Perilaku hidup sehat masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, agar menjadi bagian dari norma hidup dan budaya masyarakat.dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui penerapan konsep Pembangunan Kesehatan Masyarakat tetap didorong dan bahkan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan serta kesinambungan upaya kesehatan.
Kemitraan swasta lebih dikembangkan dengan memberikan kemudahan dalam membangun terutama pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit dan pelayanan medik lainnya, dengan memperhatikan efisiensi keseluruhan sistem pelayanan kesehatan. Kemitraan swasta juga ditingkatkan dalam pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan.
3. Lingkungan sehat
Peningkatan kesehatan lingkungan Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja, dan tempat tempat umum serta tempat-tempat pariwisata ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi persyaratan terutama perpipaan, penertiban tempat pembuangan sampah, penyediaan sarana pembuangan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan lainnya sehingga penduduk dapat hidup sehat dan produktif serta terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan yang ditularkan melalui atau disebabkan oleh lingkungan tidak sehat.
4. Upaya kesehatan
Peningkatan upaya kesehatan dilakukan dengan menggalang kemitraan sektor swasta dan potensi masyarakat. Peningkatan upaya kesehatan sektor pemerintah lebih diutamakan pada pelayanan kesehatan yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Sedangkan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan penyakit terutama dipercayakan kepada swasta.Pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, bidan di desa dan upaya pelayanan kesehatan swasta ditingkatkan pemerataan dan mutunya.
Peningkatan yang sama ditujukan pula untuk pelayanan kesehatan rujukan yang diselenggarakan oleh rumah sakit milik pemerintah maupun milik swasta.Peningkatan pemerataan dilakukan melalui penempatan bidan di desa, pengembangan Puskesmas yang sudah ada dan membangun Puskesmas Pembantu lengkap dengan sarananya. Peningkatan kualitas dilakukan melalui pelaksanaan jaminan mutu oleh puskesmas dan rumah sakit.
5. Sumber daya kesehatan
Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatnya pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dikembangkan terus untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan harga yang terkendali. JPKM diselenggarakan sebagai upaya bersama antara masyarakat, swasta dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan atas dasar nilai jasa dan barang yang diterima oleh anggota masyarakat yang memperoleh pelayanan.
Dalam upaya meningkatkan perbekalan kesehatan, pengadaan dan produksi bahan baku obat yang secara ekonomis menguntungkan terus ditingkatkan. Pengadaan, produksi dan distribusi obat jadi ditingkatkan efisiensi dan mutunya sehingga masyarakat dapat memperoleh obat yang bermutu dengan harga yang terjangkau. Pemakaian obat yang rasional terutama dengan menggunakan obat generik lebih digalakkan melalui upaya promosi dan penyuluhan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum. Pembinaan kualitas makanan dan minuman yang dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dari bahan dan organisme yang membahayakan kesehatan.
6. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
Manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui peningkatan secara strategis kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengendalian dan penilaian diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi yang handal guna menghasilkan pengambilan keputusan dan cara kerja yang efisien.
7. IPTEK
Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung perumusan kebijakansanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi kendala di dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan didesentralisasikan sehingga menjadi bagian penting dari pembangunan kesehatan daerah.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunaan obat dan pengembangan obat asli Indonesia, pemberantasan penyakit dan perbaikan lingkungan.
Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta, serta meningkatkan kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan yang masih terbatas. Penelitian bidang sosial budaya dan perilaku hidup sehat dilakukan untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan mengurangi masalah kesehatan masyarakat yang ada.
8. Derajat kesehatan
Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain.
Derajat Kesehatan yang optimal akan dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur-unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya seperti morbiditas dan status gizi. Untuk kualitas hidup yang digunakan sebagai indikator adalah Angka Kelahiran Hidup Waktu Lahir, sedangkan untuk mortalitas telah disepakati yakni Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup.
Derajat kesehatan meliputi:
a. Angka kematian Bayi
b. Angka kematian balita
c. Angka harapan hidup
d. Angka kematian ibu
e. Partisipasi dalam KB
f. Penolong persalinan
BAB III
PENUTUP
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa telah dicanangkannya program menuju indonesia sehat 2010 oleh presiden RI yang ditetapkan pada tanggal 1 maret 1999. Dengan tujuan perencaan pembangunan dan pelaksanaanya dari semua sektor yang mampu mempertimbangkan dampak negative dan positif terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Upaya yang dilakukan lebih mengutamakan segi preventif, kuratif, tanpa meninggalkan segi kuratif dan rehabilitative. Pemerintah juga menginginkan tindakan program kesehatan ini dapat berlaku adil dan merata diseluruh penjuru indonesia. Agar tidak ada lagi masyarakat atau penduduk yang tidak mendapatkan perlakuan kesehatan.
Pemerintah juga mengharapkan bagi seluruh masyarakat indonesia untuk memiliki semangat juang yang tinggi dan pengabdian serta kerja keras untuk menuju indonesia sehat, karena tanpa ada itu semua, strategi dan perencanaan indonesia sehat 2010 itu hanya akan menjadi slogan kosong tanpa arti. Apabila dengan semangat yang tinggi yang dimiliki oleh semua masyarakat indonesia insyaallah rencana menuju indonesia sehat 2010 akan tercapai sesuai dengan harapan kita semua.
B. Saran
Diharapkan bagi seluruh masyarakat indonesia ikut andil dalam program indonesia sehat 2010, karena ini menyangkut kesehatan bagi kita semua, supaya terciptanya lingkungan yang sehat, masyarakat yang sejahtera dan terbebas dari penyakit. Bagi tim kesehatan untuk melakukan program indonesia sehat 2010, diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang berupaya untuk mengajak dan membantu bagaimana sebenarnya program untuk pola hidup sehat. Dan peran kita bagi seorang bidan ini ikut andil dalam melakukan pelayanan kesehatan, menjelaskan bagaimana sebenarnya pola hidup sehat, bagaimana supaya penyakit yang diderita sipasien tidak terjadi lagi, dan bagaimana penyakit yang diderita sipasien tidak bertambah parah. Didalam rencana indonesia sehat 2010 ini salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang bermutu adil dan merata, tanpa membeda-bedakan dari segi ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA
Syafrudin, SKM. 2009. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Trans Info Media.
Depkes RI. 2002. Program Studi Kelayakan dan Rencana Usaha JPKM. Jakarta: Depkes RI.
Depkes RI. Info Puskesmas dengan Paradigma Sehat Baru Kita Wujudkan Visi Sehat 2010. Jakarta: Depkes RI, 1999
Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat (Prinsip-Prinsip Dasar). Jakarta:Rineka Cipta.
INDONESIA SEHAT 2010, oleh Prof. Dr. F.A.Moeloek, di buka pada tanggal 7 Oktober 2009 pada pukul 15.45 wib di http://uk.geocities.com/rskocibubur/is-7html
SEHAT UNTUK SEMUA, Indonesia Sehat 2010, di buka pada tanggal 17 Oktober 2009 pada pukul 09.30 wib dihttp://sehatuntuksemua.wordpress.com/2008/04/02/indonesia-sehat-2010/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
0 comments:
Post a Comment