Masalah Penduduk Yang Bersifat Kuantitatif

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.

Penduduk merupakan salah satu unsur negara yang penting dan tidak mungkin sebuah negara dapat maju kalau tidak ada penduduknya. Namun penduduk juga bisa menjadi masalah dalam pembangunan. Ada masalah penduduk yang bersifat kuantitatif dan adapula yang bersifat kuanlitatif. Kali ini kita akan coba lihat dulu yang bersifat kuantitatif.

a. Jumlah Penduduk Tinggi

Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek dan objek pembangunan. Manfaat jumlah penduduk yang besar:

1) Penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam.

2) Mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain.

Selain manfaat yang diperoleh, ternyata negara Indonesia yang berpenduduk besar, yaitu nomor 4 di dunia dibawah RRC, India dan AS menghadapi masalah yang cukup rumit yaitu:

1) Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan, timbulnya pemukiman kumuh.

2) Penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas masalah ini cukup sulit diatasi, oleh karena itu pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini.

Grafik jumlah penduduk Indonesia masa ke masa

b. Pertumbuhan Penduduk Relatif Tinggi

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera.

Dua tujuan pokok Program Keluarga Berencana yaitu:

a. Menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi.

b. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera.

c. Sebaran Penduduk Tidak Merata

Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antarpulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya ±7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia Perkembangan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura tergolong tinggi, yaitu tahun 1980 sebesar 690 jiwa tiap-tiap kilometer persegi, tahun 1990 menjadi 814 jiwa dan tahun 1998 menjadi 938 jiwa per kilo meter persegi (km persegi).

Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara.

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat migrasi ke pulau Jawa, antara lain karena pulau Jawa:

1). Sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi.

2). Sebagian besar tanahnya merupakan tanah vulkanis yang subur.

3). Merupakan pusat kegiatan ekonomi dan industri sehingga banyak tersedia lapangan kerja.

4). Tersedia berbagai jenjang dan jenis pendidikan.

5). Memiliki sarana komunikasi yang baik dan lancar

Persebaran jumlah penduduk antara wilayah kota dan desa juga mengalami ketidakseimbangan alias timpang. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti:

1).  Munculnya permukiman liar di pinggiran kota.

2). Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri.

3). Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri.

4). Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-lain. Oleh karena dampak yang dirasakan cukup besar maka perlu ada upaya untuk meratakan penyebaran penduduk di tiap-tiap daerah.

Sumber: BPS, BSE IPS 

Sumber https://geograph88.blogspot.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi

Read More

Ciri-Ciri Masyarakat Madani

Jangan lupa membaca artikel tentang bisnis di > Informasi bisnis terbaik 2020.

Mendengar istilah "masyarakat madani" tentu sebagian orang masih bingung dengan kata yang satu ini. Istilah madani secara umum dapat diartikan sebagai "adab atau beradab". Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Apakah Indonesia sudah mencapai masyarakat madani?. Sebelum kamu menjawabnya, lihat dulu karakteristik masyarakat madani berikut ini:

1. Free public sphere atau ruang publik yang bebas

Ruang publik diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta mempublikasikan informasi lewat berbagai media sosial. Jadi aspirasi rakyat dapat bebas disampaikan asal tidak melanggar etika sosial.

2. Demokratisasi

Dalam kerangka ini hanya negara yang demokratis yang menjamin masyarakat madani. Pelaku politik dalam suatu negara cenderung menyumbat masyarakat sipil. Mekanisme demokrasilah yang punya kekuatan untuk mengoreksi kecenderungan tersebut. Sementara itu untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan dan kemandirian. Syarat-syarat tersebut berbanding lurus dengan kesediaan untuk menerima dan memberi secara berimbang. Dengan demikian, mekanisme demokrasi antar komponen bangsa terutama pelaku politik praktis merupakan bagian yang terpenting dalam membangun masyarkat madani.

3. Toleransi

Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi adalah sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktifitas yang dilakukan oleh atau kelompok masyarakat lain yang berbeda.

4. Pluralisme

Merupakan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai sikap tulus bahwa kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. Karenanya tidak ada masyarakat yang tunggal, homogen dan sebangun dalam segala segi.

Bhineka Tunggal Ika, pic:http://blog.setiabuku.com/

5. Keadilan sosial

Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ini memungkinkan jika tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada seseorang atau sekelompok masyarakat. Initnya masyarakat memiliki hak yang sama dalam memeroleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

6. Partisipasi sosial

Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi bila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. Lawan masyarakat madani adalah tirani yang memasung kehidupan bangsa secara kultural dan struktural serta menempatkan cara-cara manipulatif dan represif sebagai instrumen sosialnya. Lihat saja Korea Utara dengan Kim Jong Un yang bertindak sebagai tuhan. Tidak boleh sedikitpun warganya yang boleh menentang kebijakannya. Sekali menentang maka ancaman kematian adalah jawabannya. Partisipasi merupakan karakteristik yang harus ada dalam masyarakat madani. Tanpa adanya partisipasi yang ada hanyalah demokrasi semu (pseudo democracy) sebagaimana yang pernah dipraktikan rezim orde baru.

7. Supremasi hukum

Penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Tidak ada pengecualian untuk memeroleh kebenaran di atas hukum. Ini bisa terjadi bila terdapat komitmen yang kuat antar komponen bangsa untuk saling mengikat diri dalam sistem dan mekanisme yang disepakati bersama. Penegakan hukum harus berjalan secara seimbang ke semua komponen masyarakat. Jangana ada lapisan terentu yang kebal hukum karena kekuasaannya. Adanya kesenjangan hukum akan mencederai rasa keadilan sosial dalam masyarakat.

Sumber https://geograph88.blogspot.com/

Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.

Artikel bisnis dan investasi

Read More